Di tengah perlombaan global menguasai mineral kritis, nikel tidak lagi sekadar komoditas tambang, melainkan telah berubah menjadi instrumen kekuatan. Dalam lanskap transisi energi dunia, nikel menjadi komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.
Laporan International Energy Agency menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap mineral kritis, termasuk nikel, meningkat signifikan seiring percepatan transisi energi global. Indonesia, yang menguasai sekitar 20–25 persen cadangan nikel dunia, kini berada di pusat panggung geopolitik global.
Dalam konteks ini, saya memandang bahwa hilirisasi nikel bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan langkah strategis yang menentukan posisi Indonesia dalam peta kekuatan global.
Kebijakan ini harus dibaca sebagai bagian dari upaya negara membangun economic sovereignty, yaitu kemampuan negara untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya ekonominya secara mandiri.
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai diberlakukan secara konsisten sejak 2020 menandai pergeseran paradigma dari orientasi ekspor bahan mentah menuju penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Dalam kerangka resource nationalism, kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengambil kembali kendali atas sumber daya strategisnya, sebagaimana banyak dibahas dalam literatur ekonomi politik sumber daya.
Secara normatif, langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penguatan kebijakan ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Namun, ketika kebijakan ini bersentuhan dengan sistem global, kompleksitasnya menjadi tidak terelakkan.
Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di forum World Trade Organization pada tahun 2021 menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi tidak berdiri di ruang hampa.
Saya menilai, gugatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia telah masuk ke wilayah kepentingan global yang sensitif, menyangkut kepentingan strategis negara-negara industri.
Larangan ekspor tidak lagi dipandang sebagai kebijakan domestik semata, tetapi sebagai gangguan terhadap rantai pasok industri global, sebagaimana juga disorot dalam berbagai laporan perdagangan internasional.
Dalam perspektif hukum internasional, kondisi ini mencerminkan ketegangan antara prinsip liberalisasi perdagangan dengan hak negara untuk mengelola sumber daya alamnya.
Analisis dari UNCTAD menunjukkan bahwa negara berkembang sering berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan kedaulatan ekonomi dan memenuhi komitmen perdagangan global.
Di sinilah dimensi geopolitik hilirisasi menjadi nyata.
Dengan menghentikan ekspor bahan mentah, Indonesia secara efektif meningkatkan daya tawarnya. Negara-negara industri yang bergantung pada nikel dipaksa untuk menyesuaikan diri, termasuk dengan berinvestasi langsung di dalam negeri.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai ekspor produk berbasis nikel meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan dampak langsung dari kebijakan hilirisasi.
Tren ini juga diperkuat oleh laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mencatat peningkatan signifikan pada sektor mineral dan batubara.
Namun demikian, saya melihat bahwa capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian struktural.
Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar investasi di sektor smelter dan industri pengolahan masih didominasi oleh modal dan teknologi asing.
Dalam banyak kasus, Indonesia masih berada pada tahap pengolahan awal, seperti ferronickel atau nickel pig iron, sementara nilai tambah tertinggi tetap berada pada industri lanjutan seperti baterai dan kendaraan listrik.
Hal ini sejalan dengan temuan World Bank yang menekankan bahwa negara pemilik sumber daya sering kali belum sepenuhnya menguasai rantai nilai industri mineral.
Dalam konteks ini, hilirisasi saat ini masih setengah jalan karena Indonesia belum sepenuhnya menguasai teknologi dan rantai nilai industri. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka hilirisasi berpotensi hanya mengubah bentuk ketergantungan, bukan menghapusnya.
Padahal, potensi strategis hilirisasi jauh lebih besar dari yang telah dicapai saat ini.
Indonesia memiliki peluang untuk masuk ke industri masa depan yang berbasis energi bersih. Oleh karena itu, Indonesia harus melangkah lebih jauh dari sekadar pembangunan smelter menuju penguasaan industri hilir seperti baterai dan kendaraan listrik. Tanpa lompatan ini, Indonesia akan tetap berada di posisi menengah dalam rantai nilai global.
Di titik inilah peran hukum menjadi sangat menentukan.
Saya berpendapat bahwa hukum harus ditempatkan sebagai alat strategis negara, bukan sekadar fasilitator investasi. Regulasi harus mampu memastikan adanya transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Regulasi yang lemah hanya akan membuat hilirisasi kehilangan arah dan lebih banyak menguntungkan pihak luar.
Lebih jauh, keberhasilan hilirisasi juga sangat bergantung pada keberanian negara dalam mengambil posisi. Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada keberanian negara dalam mengendalikan sektor strategisnya.
Negara tidak boleh kehilangan peran dalam menentukan arah industri, meskipun tetap membuka ruang bagi investasi asing.
Keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan menjadi kunci. Investasi memang diperlukan, tetapi kontrol atas sektor strategis harus tetap berada di tangan negara. Tanpa itu, hilirisasi hanya akan menjadi proyek ekonomi jangka pendek tanpa dampak struktural yang signifikan.
Pada akhirnya, hilirisasi nikel memang memiliki potensi untuk menjadi senjata geopolitik Indonesia. Kebijakan ini telah meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam sistem global dan membuka peluang untuk memainkan peran yang lebih besar.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud.
Tanpa strategi yang komprehensif, penguatan hukum yang konsisten, dan keberanian politik yang tegas, hilirisasi berisiko menjadi ilusi kedaulatan. Sebaliknya, jika dikelola dengan visi jangka panjang, hilirisasi dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menentukan arah dalam percaturan ekonomi dan geopolitik global.
Daftar Pustaka
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- World Trade Organization. (2022). Indonesia – Measures Relating to Raw Materials (Nickel Export Ban Dispute).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Sektor Mineral dan Batubara.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Ekspor-Impor Indonesia.
- International Energy Agency. (2023). Global Critical Minerals Outlook.
- World Bank. (2020). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition.
- UNCTAD. (2023). Trade and Development Report.
- Humphreys, D. (2013). Resource Nationalism and International
- Investment in Natural Resources. Stevens, P., Lahn, G., & Kooroshy, J. (2015). The Resource Curse Revisited.
Penulis: Muhammad Irsyad
Komentar