Deretan, Jawa Barat – Ketua Umum BADKO HMI MPO DKI Jakarta–Jawa Barat, Khoirul Ulum, menyoroti belum dibayarkannya gaji 3.823 tenaga honorer sekolah di Jawa Barat dengan menyinggung langsung kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Khoirul, kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen dan arah kebijakan kepemimpinan di Jawa Barat. Ia menilai, di tengah berbagai narasi program kerakyatan termasuk dorongan pada skema bantuan sosial seperti MBG pemerintah daerah justru belum mampu menuntaskan persoalan mendasar yang menyangkut hak tenaga pendidik.
“Ini menjadi kontradiksi di ruang publik. Ketika pemerintah provinsi aktif membangun citra keberpihakan melalui program-program populis, di saat yang sama ribuan tenaga honorer belum menerima haknya, padahal anggaran sudah tersedia,” ujar Khoirul dalam keterangannya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa terus dijustifikasi dengan alasan teknis atau regulasi.
Menurutnya, kepemimpinan daerah dituntut hadir untuk menyelesaikan kebuntuan birokrasi, bukan justru terjebak di dalamnya.
Khoirul juga menilai, sebagai kepala daerah, Dedi Mulyadi memiliki otoritas politik dan administratif untuk memastikan persoalan ini diselesaikan secara cepat dan tuntas. Keterlambatan pembayaran gaji, kata dia, menunjukkan adanya masalah dalam pengendalian kebijakan di level eksekusi.
“Ini bukan hanya soal sistem, tapi soal kepemimpinan. Publik akan melihat apakah gubernur benar-benar berpihak pada sektor pendidikan atau hanya kuat dalam narasi,” katanya.
BADKO HMI MPO DKI Jakarta–Jawa Barat, lanjut Khoirul, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mencairkan gaji tenaga honorer tanpa penundaan, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran dan birokrasi pendidikan.
“Kalau program-program besar bisa dipercepat, maka pembayaran gaji honorer tidak boleh kalah prioritas. Ini soal kredibilitas pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warganya,” ujarnya.
Komentar